Membangun Kekuatan untuk Perubahan

Membangun Kekuatan Politik Baru untuk Perubahan Yang Baru

Mencari alternatif kekuatan politik baru. Inilah gejala global kesadaran rakyat sekarang. Di Amerika Latin, sejumlah negara telah dipimpin oleh orang-orang atau kekuatan baru, yang diharapkan mampu memberikan perubahan kesejahteraan kepada rakyat. Melalui aksi-aksi revolusioner, rakyat menjatuhkan para pemimpin tradisional yang korup dan pro neoliberal, yang telah berkuasa puluhan tahun. Kemudian, melalui pemilihan umum, rakyat memilih figur-figur yang mengkampanyekan program anti neoliberal. Sebut saja Hugo Chavez, Lula da Silva, Evo Morales, Nestor Kricher, dll., semua mereka terpilih menjadi presiden karena janji melakukan langkah-langkah anti neoliberal yang kongkrit, seperti: meningkatkan subsidi pendidikan dan kesehatan, menasionalisasi perusahaan-perusahaan pertambangan dan energi, memangkas utang luar negeri, dan lain sebagainya. Contoh di Amerika Latin beberapa langkah lebih maju di bandingkan negara-negara lain di seluruh dunia. Di Eropa kecenderungan yang sama telah mendahului, misalnya kemenangan Partai Sosialis di Spanyol dan meningkatnya perolehan suara partai-partai kiri di sejumlah negara lain. Sementara di Timur Tengah, kita melihat kejadian yang serupa di Iran dan Palestina di mana kekuatan baru mematahkan dominasi kekuatan lama. Meski berada pada level yang berbeda, gejala pencarian alternatif ini terjadi juga di Indonesia. Dan gejala ini adalah suatu jalan obyektif yang tak terhindarkan, di tengah tekanan ekonomi neoliberal yang semakin menjadi-jadi.

Di Bawah Kekuasaan Rejim Neoliberal

Seperti yang diketahui, neoliberal adalah seperangkat kebijakan ekonomi politik yang ditujukan bagi kebebasan modal bertarung—dengan pemenangnya yang sudah jelas, yakni modal-modal besar. Dengan demikian, situasi ekonomi mengarah pada monopoli dalam skala dunia.

Sebenarnya, tidak sulit untuk mengenali apakah sebuah pemerintahan menjalankan praktek neoliberalisme atau tidak. Cukup dengan mencermati apakah dalam sebuah negeri ditemukan ciri khas dari praktek neoliberal berikut:(1)Penghapusan pengeluaran negara untuk kebutuhan sosial (pencabutan subsidi),(2)Liberalisasi perdagangan dengan penurunan atau pembebasan tarif masuk barang impor,(3) Liberalisasi investasi (baik investasi langsung maupun portofolio),(4) Privatisasi perusahaan-perusahaan negara, privatisasi sumber daya alam, yang kesemuanya itu didahuli oleh sebuah perangkap utang luar negeri.

Dampak-dampak penerapan kebijakan ini sangat jelas menyengsarakan rakyat, bahkan telah kita alami sehari-hari: harga barang kebutuhan yang melambung, upah yang ditekan, PHK dan pengangguran merajalela, produk pertanian kalah bersaing sehingga berangsur-angsur hancur, anak-anak putus sekolah, dan penyakit-penyakit yang menjangkiti rakyat miskin. Dampak lebih jauh lagi, negeri yang menjalankan praktek neoliberal akan semakin kehilangan kedaulatan ekonomi-politiknya ketika aset-aset milik negara telah dijual habis kepada kapitalis asing.

Dari ciri itu, kita dapat langsung menggolongkan rejim SBY-Kalla sebagai rejim neoliberal. Rejim yang berpihak kepada kepentingan modal-modal besar (mayoritas berasal dari negeri induk kapitalis seperti Amerika Serikat, Jepang, negeri-negeri Eropa Barat, dan Singapura). Rejim ini mendukung pelaksanaan kebijakan neoliberal, karena para pemilik modal di Indonesia tergantung pada pemodal di negeri-negeri induk tadi. Kapitalis Indonesia tidak lain dari kapitalis komprador, atau kapitalis benalu. Golongan kapitalis ini sekedar menjadi pintu dan alat bagi masuk dan menjalarnya modal asing, untuk dilipatgandakan di Indonesia dari eksploitasi kekayaan alam maupun tenagakerjanya.

Siapakah kapitalis Indonesia yang paling banyak menuai keuntungan dari peran komprador tersebut? Tidak lain, di bawah pemerintahan SBY-Kalla, saat ini faksi Yusuf Kalla dan Aburizal Bakrie lah yang paling banyak menuai keuntungan. Mereka perlahan-lahan mulai menggantikan dominasi faksi Cendana serta menyingkirkan faksi lain di kelompok PDIP (Taufik Kiemas dan Arifin Panigoro). Di samping faksi-faksi utama bermodal besar tersebut, terdapat juga faksi-faksi lain bermodal sedang, yang bersandar pada seluruh partai-partai berkuasa. Persaingan mereka dalam memperebutkan kekuasaan (politik) adalah cerminan dari persaingan mereka di lapangan ekonomi.

Perlawanan Rakyat dan Politik Kanalisasi

Sebagai hasil runtuhnya kediktatoran, rakyat memperoleh kebebasan berorganisasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, mengikuti pemilihan umum yang lebih demokratis, dan sebagainya. Meski masih dirantai oleh sisa-sisa militerisme serta perkembangan kekuatan reaksioner, kebebasan politik ini tidak dapat dibendung. Demonstrasi atau aksi-aksi protes terus terjadi, seiring organisasi-organisasi rakyat yang terus tumbuh dan berkembang. Mayoritas rakyat yang telah dijadikan korban “massa mengambang” selama Orde Baru, perlahan-lahan kembali terpolitisir dan bahkan terideologisir. Kebebasan politik yang dicapai telah berperan penting memajukan kesadaran politik (daya kritis) rakyat terhadap pemerintahan yang anti rakyat. Namun ternyata, dalam demokrasi ini, rakyat seolah-olah dibebaskan untuk melakukan apa saja, kecuali tindakan yang mengganggu kepentingan akumulasi modal.

Perlawanan rakyat yang terus menusuk tajam ke arah pusat kekuasaan berusaha ditumpulkan dengan ilusi dan janji-janji palsu. Hak rakyat untuk berserikat dan berkumpul dipasifkan pada jalur-jalur yang sudah disiapkan secara legal formal (metode: advokasi kebijakan, rapat dengar pendapat/hearing, penyaluran aspirasi dari tingkat desa/kelurahan, dsb). Partai politik juga harus dibatasi, terus dikurangi sampai tinggal yang terbesar memonopoli negeri ini, karena ini adalah masa transisi menuju kemapanan modal. Gerakan demokratik ter(atau di)pecah-belah sampai tak berdaya, juga untuk kemapanan modal.

Kendati demikian, dalam situasi daya kritis rakyat terus mencari cara untuk memperbaiki kondisinya, kekuatan negara dipaksa untuk memberikan sogokan. Bahkan tak jarang mereka dipaksa untuk berbicara mengenai kepentingan rakyat banyak (populisme), untuk meredam gejolak sekaligus menarik simpati. Tapi hanya sampai pada tingkatan berbicara, tidak pada tindakan yang kongkret. Rakyat yang telah terlatih kritis sangat memahami hal ini; bahwa setelah berkuasa mereka tidak menggunakan kekuasaan tersebut untuk memperbaiki kehidupan rakyat, tapi semata-mata menguatkan kekuasaan mereka dan menggaruk bersih setiap remah modal atau uang rakyat. Tidak terkecuali partai-partai yang mengaku reformis dan pro rakyat. Rakyat semakin tersadar, bahwa yang terpenting adalah sebuah tindakan kongkrit menjalankan program yang menyentuh langsung kebutuhan mereka. Bukan sekedar omongan, atau pun sogokan-sogokan kecil yang tidak memberdayakan potensi rakyat sendiri—seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), bagi-bagi sembako, dll.

Kebutuhan Obyektif Untuk Bersatu

Di bawah situasi ekonomi-politik yang berbeda saat ini, dalam peran menghadapi persoalan pokok yang baru (neoliberalisme), gerakan demokratik perlu menampilkan peran memimpin seperti pada periode sebelumnya. Gerakan demokratik telah mengambil peran penting dan gemilang dalam perjuangan mengalahkan kediktatoran, dan sekarang diuji pada situasi yang benar-benar baru. Kebangkitan massa rakyat butuh diolah dan diikutsertakan dalam perjuangan politik jangka panjang. Rakyat tidak dapat dibiarkan bergerak secara terpisah-pisah dengan cara dan kemampuan mereka sendiri. Persoalannya adalah, kebutuhan-kebutuhan mendesak tersebut belum dapat dipenuhi oleh kekuatan yang bergerak saat ini.

Kelemahan pokok yang dihadapi gerakan rakyat anti neoliberal saat ini adalah tidak adanya persatuan, dan kelemahan dalam pespektif ideologi-politik. Kelemahan yang baru disadari oleh sebagian kecil unsur gerakan ini berimbas pada menurunnya kemampuan politik gerakan. Musuh terus maju menyerang, sementara gerakan rakyat berjalan di tempat. Tak jarang kita jumpai—karena kelemahan perspektif politik atau karena pragmatismenya, gerakan rakyat justru tersubordinasi di bawah kekuatan-kekuatan politik neoliberal. Situasi semacam ini kerap menimbulkan masalah-masalah subyektif dalam gerakan yang cenderung merugikan.

Bila mencermati keberadaan unsur-unsur gerakan, dapat disimpulkan bahwa secara programatik tidak ada perbedaan yang mendasar. Seluruh unsur bergerak dengan pijakan masalah-masalah yang berhubungan dengan neoliberalisme. Sayangnya, kesamaan pandangan secara programatik ini belum dibarengi dengan kesatuan tindakan (strategi-taktik). Konsekuensi lebih lanjutnya adalah ketiadaan alat perjuangan bersama untuk mencapai tujuan politik strategis.

Alat Politik Bersama Strategis

Menghadapi situasi semacam ini, tidak ada pilihan bagi gerakan rakyat selain membangun sebuah alat politik persatuan yang bersifat strategis. Dengan alat politik persatuan yang bersifat strategis, gerakan rakyat dapat terhindar dari potensi buruk aktivisme, sekaligus memperjelas mercusuar pemandu jalan gerakan.

Pertanyaan kemudian adalah, alat persatuan seperti apa yang sesuai kebutuhan situasi sekarang? Seperti disebut sebelumnya, dalam situasi liberalisasi politik saat ini, semakin banyak saluran-saluran formal yang disediakan oleh rejim penguasa untuk ‘menjinakkan’ radikalisasi rakyat melawan neoliberalisme. Di sisi yang lain, aksi-aksi rakyat terus saja berkontribusi bagi potensi kemajuan kualitas gerakan—yang sewaktu-waktu dapat memporak-porandakan tiap kanal yang dibangun oleh rejim ini.

Oleh karena itu, alat politik persatuan ke depan membutuhkan prinsip-prinsip berikut: pertama, bersifat terbuka sehingga mampu menarik sebanyak mungkin unsur-unsur yang terpisah. Alat ini menerima seluruh unsur yang menyepakati platform anti-neoliberalisme, serta terlibat dalam perjuangan demokrasi. Kedua, mampu memimpin perjuangan rakyat dalam semua lapangan politik, baik dalam lapangan parlamenter maupun ekstra parlamen; ketiga, menjalankan perjuangan strategis berdasarkan platform perjuangan anti neoliberalisme, sehingga mampu menjadi kekuatan politik rakyat yang baru.